Yes I Do, Resep Desa di Rembang Cegah Perkawinan Anak

Talkshow penghapusan praktik perkawinan anak (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Rembang, Villagerspost.com – Angka perkawinan anak di Indonesia masih merupakan peringkat ke-7 tertinggi di Indonesia. Dari 34 provinsi, 23 provinsi atau 67% di antaranya berstatus darurat perkawinan anak. Dampak buruk perkawinan usia anak tidak hanya memengaruhi individu dan keluarga dari korban perkawinan usia anak, seperti putus sekolah, komplikasi kehamilan dan persalinan, stunting, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, eksploitasi, hingga kematian. Akan tetapi, turut memengaruhi lingkungannya dari skala terkecil hingga nasional.

Melihat buruknya dampak perkawinan usia anak dan dukungan yang ditunjukkan oleh pemerintah serta organisasi masyarakat di daerah Rembang, pada tahun 2016 Project Yes I Do dipersiapkan oleh aliansi Yes I Do untuk diimplementasikan di Kabupaten Rembang. Tahun 2017, Plan International Indonesia, yang tergabung dalam aliansi Yes I Do, meluncurkan program untuk memfasilitasi remaja untuk berdaya dan mencegah praktik perkawinan usia anak di Rembang.

“Fokus kami untuk program ini adalah di Desa Menoro dan Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, serta Desa Woro dan Desa Ngasinan di Kecamatan Kragan,” kata Project Manager Program Yes I Do Plan International Indonesia Budi Kurniawan, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (25/2).

Budi memaparkan, banyak hal yang dilakukan Plan International Indonesia, untuk mencegah praktik perkawinan anak di Rembang. Di antaranya, melakukan mobilisasi masyarakat untuk mengubah sikap dan mengambil tindakan, termasuk kebijakan pada tingkat desa, untuk mencegah praktik perkawinan usia anak dan kehamilan remaja.

“Untuk itu kami juga memfasilitasi masyarakat di desa dampingan untuk membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Kami juga memfasilitasi KPAD untuk berkoordinasi dengan Forum Anak Desa dan elemen masyarakat lainnya seperti kepala dusun, babinsa, kader posyandu remaja, bidan desa, dan lainnya,” ujar Budi.

Selain itu, pihak Plan International Indonesia juga melakukan peningkatan kapasitas KPAD dan Forum Anak Desa untuk memenuhi beberapa fungsi seperti mencegah kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi kepada masyarakat, menerima pelaporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap anak, dan mendampingi serta merujuk kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan masyarakat.

“KPAD dan Forum Anak juga melakukan kampanye dan advokasi terkait isu perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat desa,” jelas Budi.

Peningkatan kapasitas masyarakat juga dilakukan untuk menjadi fasilitator diskusi berseri komunitas yang membahas mengenai hak dan perlindungan anak, gender dan inklusivitas, kesehatan reproduksi, perkawinan usia anak, kehamilan remaja, sunat perempuan, dan perencanaan masa depan anak dan remaja. Kemudian lewat Yes I Do, para stakeholder juga menyediakan sarana untuk menjadikan remaja berdaya melalui pendidikan ramah anak dan pemberdayaan ekonomi remaja.

“Kami juga memfasilitasi sekolah dan PKBM dalam membentuk ekosistem pendidikan yang ramah anak, memfasilitasi guru dan anggota KPAD untuk menjadi fasilitator kelas bisnis bagi remaja dan memfasilitasi pembentukan kelas bisnis remaja di sekolah dan desa,” papar Budi.

Program lainnya adalah melakukan advokasi dan kampanye untuk mendorong semua elemen mengembangkan dan menjalankan hukum dan kebijakan dalam mencegah perkawinan usia anak dan kehamilan remaja. “Untuk itu kami memfasilitasi kelompok masyarakat seperti KPAD, FAD, Tim Sekolah Ramah Anak untuk melakukan advokasi dan kampanye. Juga melakukan pertemuan dan pembelajaran bersama dengan pemangku kebijakan lintas sektor,” ujar Budi.

Hasil kerja dari program Yes I Do ini diakui oleh berbagai elemen masyarakat Rembang. Ketua KPAD Desa Woro Ronji mengatakan, dengan adanya program Yes I Do, KPAD Desa Woro yang tadinya hanya fokus pada pendidikan usia anak, kemudian mulai memperhatikan isu pencegahan perkawinan usia anak dan kehamilan remaja serta kekerasan pada anak.

“Dalam beberapa tahun terakhir ini, Desa Woro mulai berangsur turun angka perkawinan usia anak. Untuk kasus kekerasan pada anak hampir tidak ada. Dua tahun terakhir hanya ada satu kasus kekerasan pada anak dengan diselesaikan secara musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk tidak mengulanginya lagi,” kata Ronji.

Hal senada dikatakan Ketua KPAD Mojosari Ana M. “Dulu dari KPAD sendiri, kami belum paham apa sih tugas dan fungsi dari KPAD. Setelah adanya penguatan dari Yes I Do, kami mendapatkan banyak pelatihan untuk diaplikasikan di desa. Kami bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat yang tadinya itu tidak paham bahwa banyak sekali risiko jika mereka menikahkan anaknya di usia anak,” ujarnya.

Masyarakat pun, kata Ana, sekarang sudah mulai sadar dan menerima bahwa ternyata pernikahan usia anak memang harus dihindari, karena banyak dampak buruknya pada anak.”Alhamdulillah sekarang pernikahan usia anak sudah mulai berkurang, termasuk juga kehamilan remaja. Kita juga menyampaikan bahwa kehamilan remaja juga harus dicegah, karena sangat berisiko bagi janin maupun si ibu,” tambahnya.

Salsalatul Khasanah (17 tahun) aktivis Forum Anak Desa mengatakan, anak-anak desa masih ada yang rentan menikah usia anak karena diam di rumah dan tidak sekolah,karena biaya dan lain sebagainya. Melalui KPAD, FAD, PKBM, anak-anak di desa mendapatkan pelatihan-pelatihan berwirausaha atau bisnis.

“Kita disibukkan untuk belajar hal yang bermanfaat, seperti wirausaha, untuk mendapat dukungan biaya sekolah, dan agar tidak fokus atau mendekat ke pernikahan usia anak. Aku sangat senang sekali dengan dampingan tersebut, karena di sana pula aku dan teman-temanku di Desa bisa punya usaha, dan belajar menjadi seorang pengusaha muda yang pada akhirnya bisa membantu perekonomian keluarga dan tentunya tidak berpikir untuk menikah pada usia anak ini,” paparnya.

Sementara itu, Nur Lailiya (17 tahun) peserta Kelas Bisnis Remaja mengatakan, sebelum kenal Yes I Do dia hanya nganggur di rumah, karena tidak melanjutkan SMA. “Melalui KPAD, FAD, dan PKBM aku dan kawan-kawan yang tidak melanjutkan sekolah SMA diarahkan untuk ikut pendidikan kejar Paket C di desa kami, juga secara rutin mengikuti kelas bisnis di akhir pekan,” katanya.

Nur Lailiya sendiri kini punya bisnis “Kripik Tempe Cetar” yang berkembang dan maju dengan dukungan pemerintah desa. “Biar anak-anak semakin banyak mengisi waktu luang dengan positif seperti berwirausaha dan tidak memilih untuk menikah,” ujarnya.

Hasil dari program ini, kata Budi Kurniawan cukup signifikan. Di antaranya, terdapat penurunan angka perkawinan usia anak di empat desa dampingan Yes I Do sebanyak 85% pada lima tahun terakhir. Terkait kasus kekerasan, selama program berlangsung, sejumlah 46 kasus kekerasan telah dilaporkan kepada KPAD dan dirujuk kepada pihak terkait, diman 41 kasus (89%) di antaranya kasus perkawinan usia anak.

“Lewat program ini juga dilahirkan 19 inisiatif baru dari komunitas untuk mencegah perkawinan usia anak, seperti penyusunan peraturan desa mengenai perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia anak, deklarasi Forum Anak Desa melawan perkawinan usia anak, integrasi tema pencegahan perkawinan usia anak ke dalam kegiatan desa, pembentukan kelompok usaha remaja, dan berbagai gerakan kampanye oleh masyarakat,” pungkas Budi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *