YLBHI Kecam Kekerasan dan Intimidasi Aparat Terhadap Warga Desa Wadas

Warga Desa Wadas yang sedang melakukan doa bersama dikepung aparat kepolisian (dok. wadas melawan)

Jakarta, Villagerspost.com – YLBHI mengecam keras aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan ratusan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, yang terjadi pada Selasa (8/2) kemarin. YLBHI mencatat, sejak Senin, 7 Februari 2022, ratusan aparat kepolisian sudah melakukan apel dan mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto, Belakang Polsek Bener yang bertepatan dengan pintu masuk Desa Wadas.

Kondisi ini berbarengan pula dengan matinya lampu di Desa Wadas sedangkan desa lain tidak. Kemudian pada Selasa, 8 Feb 2022, pasangan suami istri dari Desa Wadas yang kebetulan akan ke Kota Purworejo melewati depan Polsek Bener dan mendapati bahwa kondisi jalan sudah dipenuhi dengan mobil polisi.

“Saat sedang sarapan disekitaran lokasi tersebut, mereka didatangi polisi dan dibawa ke Polsek Bener. Istrinya kemudian melarikan diri dan sampai ke Desa Wadas, sedangkan suaminya hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya,” ujar Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan Zainal Arifin, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

“Pagi (Selasa 8 Februari-red) ini juga, sinyal di Desa Wadas tiba-tiba hilang, berbarengan dengan apelnya ratusan polisi pada jam 8 pagi di Lapangan Kaliboto. Polisi membawa alat lengkap (tameng, senjata, anjing polisi),” tambah Zainal.

Kemudian, papar Zainal, pada jam 9 pagi, Petugas dari Badan Pertanahan masuk ke Desa Wadas untuk melakukan pengukuran. Mereka dikawal oleh ribuan polisi yang masuk pada sekitar pukul 10 pagi. Polisi juga merobek seluruh banner dan poster perlawanan warga.

“Sejak pukul 10 pagi hingga saat ini, seluruh akses jalan ke Desa Wadas dipenuhi polisi dan Warga terkepung,” ujarnya.

YLBHI dan LBH Yogyakarta mencatat polisi juga melakukan sweeping terhadap warga. Sejumlah 40 warga ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. “Bahwa penangkapan terhadap sekitar 60 warga dilakukan oleh kepolisian pada saat warga sedang melakukan istigosah (doa bersama),” kata Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadli.

“Warga yang sedang melakukan istigosah tiba-tiba dikepung dan ditangkap. Tidak cukup sampai disitu, Kepolisan juga melakukan sweeping dan penangkapan di rumah-rumah warga,” tambahnya.

Yogi mengatakan, klaim kepolisian yang menyatakan bahwa warga yang ditangkap dengan alasan membawa senjata tajam adalah penyesatan informasi.

Berdasarkan pernyataan Kabid Humas Polda Jateng yang menyatakan alasan penangkapan warga karena membawa sajam dan parang adalah penyesatan informasi.

“Pada faktanya berdasarkan informasi dari warga, polisi mengambil alat-alat tajam seperti arit, serta mengambil pisau yang sedang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat besek (anyaman bambu),” papar Yogi.

Demikian pula dengan klaim Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa tidak ada kekerasan adalah pembohongan publik. “Bahwa pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di beberapa media yang menyatakan tidak ada kekerasandan keberadaan kepolisian untuk melakukan pengamanan dan menjaga kondusifitas adalah pembohongan publik,” ujar Yogi.

“Pada faktanya pengerahan ribuan anggota kepolisian masuk ke wadas merupakan bentuk intimidasi serta kekerasan secara psikis yang dapat berakibat lebih panjang daripada kekerasan scara fisik,” tambanya.

Selain itu, ujar Yogi, Pengacara Publik LBH Yogyakarta juga dihalang-halangi dan mendapatkan pengusiran pada saat melakukan pendampingan hukum di Polsek Bener. Pihak kepolisian melakukan intimidasi dan menghalang-halangi tugas Pengacara Publik LBH Yogyakarta yang akan memberikan bantuan hukum terhadap warga yang ditangkap.

Pihak kepolisian beralasan bahwa pendampingan hukum tidak bisa dilakukan karena sedang dilakukan proses interogasi dan berdalih ada satu orang terpapar covid-19. Namun ketika ditanya terkait informasi lebih lanjut, Kepolisian justru melakukan intimidasi dan pengusiran terhadap Pengacara Publik LBH Yogyakarta.

Selain itu di lapangan juga didapati kekerasan secara fisik yang dialami oleh pengacara LBH Yogyakarta yang mendapatkan penganiayaan berupa pukulan beberapa kali. “Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Undang-undang Bantuan Hukum, Undang-undang Advokat, dan KUHAP,” jelas Yogi.

Dari fakta lapangan yang terjadi, pihak YLBHI dan LBH Yogyakarta mengecam keras Polisi masuk kampung dan mengintimidasi warga Desa Wadas. YLBHI dan LBH Yogyakarta juga menolak pengukuran tanah di Desa Wadas. “Kami juga menolak penambangan batu di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener. Dan kami mengecam tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Wadas yang dilakukan oleh Polresta Purworejo,” tegas Zainal Arifin.

YLBHI dan LBH Yogyakarta juga mendesak agar aparat kepolisian serta TNI ditarik dari Desa Wadas. Kemudian YLBHI dan LBH Yogyakarta juga menuntut agar warga yang ditangkap aparat kepolisian segera dibebaskan.

Editor: M. Agung Riyadi

 

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.