China Dituntut Hentikan Proyek PLTU Batubara di Indonesia

Aksi aktivis Walhi dan Greenpeace menentang pembangunan PLTU Cirebon (dok. walhi)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden China Xi Jinping membuat komitmen iklim baru dengan berjanji tidak akan membangun proyek pembangkit listrik batubara di luar negeri. Hal ini ia sampaikan dalam pidato di Majelis Umum PBB, Selasa (21/9). Jinping juga menyebut bahwa Cina akan meningkatkan dukungan keuangan untuk proyek energi hijau dan rendah karbon di negara-negara berkembang.

Sejumlah lembaga masyarakat sipil dalam Gerakan #BersihkanIndonesia menyambut baik komitmen Presiden Xi Jinping. Namun, komitmen ini perlu diamati secara kritis untuk memastikan bagaimana janji ini efektif dilakukan terhadap proyek yang sedang dijalankan di luar negaranya terutama di Indonesia. Komitmen Xi Jinping ini adalah langkah besar perubahan kebijakan China yang merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

“Investasi China di Indonesia dalam industri batubara telah berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia, polusi udara, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat. Kami berharap pemerintah Indonesia melalui bank sentral dan bank-bank milik negara segera mengikuti dan membuat pengumuman serupa,” ujar Sisilia, dari Gerakan #BersihkanIndonesia dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (24/9).

Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org mengatakan, China terlibat dalam banyak proyek pembangunan PLTU di Indonesia. Sekitar 71% dari daftar pembangkit listrik energi kotor batubara saat ini didukung oleh Cina. Setidaknya ada lebih dari 30 PLTU dengan total kapasitas lebih dari 10 GW baik dalam fase pendanaan, prakonstruksi atau baru saja masuk dalam tahapan awal pembangunan.

Di sektor energi Indonesia, dalam kurun waktu 2000-2019, Cina telah menggelontorkan dana investasi sebesar US$9,6 miliar. Sebanyak US$9,3 miliar hanya untuk pembangkit listrik energi batubara.

Andri Prasetiyo, Peneliti Trend Asia mengatakan, komitmen iklim terbaru dari China adalah lonceng kematian bagi industri energi kotor batubara. “China adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap pembangunan PLTU batubara di Indonesia. Jika China betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh,” tegasnya.

Di tingkat lokal, khususnya wilayah Sumatera, China juga menjadi negara penyokong utama industri energi kotor baik di sektor tambang maupun pembangkit listrik di Sumatera. Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia dan Konsolidator Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih menekankan pentingnya kepastian janji tersebut direalisasikan.

“Dengan adanya komitmen ini, tentu akan berimplikasi baik terhadap keselamatan sumber penghidupan rakyat. Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih berharap ini akan menjadi kenyataan bukan hanya jargon global,” ujar Ali.

Senada dengan Ali, Direktur Eksekutif Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting, juga mengapresiasi komitmen baru Pemerintah China. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia perlu merespons dengan mengubah rencana pembangkit di Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Membangun PLTU sekarang menjadi tidak realistis karena tidak ada lagi negara yang mendanai. Pemerintah perlu mengumumkan PLTU mana saja yang akan batal dengan kebijakan China ini, agar ruang yang kosong diisi oleh energi terbarukan,” kata Pius.

Manager Kampanye Energi dan Perkotaan WALHI Dwi Sawung menegaskan, komitmen China harus dibuktikan di lapangan dengan tidak adanya pembiayaan untuk pembangunan pembangkit batubara di Indonesia baik secara langsung atau lewat lembaga pembiayaan China lainnya yang beroperasi di negara lain.

“Penarikan China dari pendanaan PLTU batubara menunjukkan industri ini sudah mengalami senjakala. Karena itu, pembiayaan lokal dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap industri PLTU batubara harus segera diakhiri,” tutup Dwi Sawung, .

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *