Ratusan orang pendamping desa melakukan aksi demi menuntut transparansi dalam rekrutmen pendamping desa. Mereka merasa proses rekrutmen pendamping desa telah dipolitisasi.
Namun untuk lebih memastikan proses itu memang berjalan transparan, Marwan akhirnya terjun langsung memantau proses seleksi pendamping desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kementerian Desa dan PDTT mengancam akan memecat pendamping dana desa jika diketahui terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar Desember 2015.
Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah lebih intensif melaksanakan pelatihan dan memberikan pendamping kepada pemerintah desa dalam penggunaan dan pelaporan Dana Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan kenaikan gaji para pendamping lokal desa.